Articles

Aisah,Aktivis Kita

Print


SAAT ditinggal sang suami tanpa kabar dengan anak berusia 8 bulan disampingnya, Ai Aisah, 38, perempuan asal Dusun II Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, limbung. Namun, kondisi itu menjadi titik awal kebangkitannya menjadi perempuan berdaya.

"Saya lulus SD pada 1990, langsung ikut pesantren, dan tiga tahun lalu bekerja pada perusahaan tekstil di Jakarta. Sepuluh tahun kerja, saya disuruh pulang, kemudian menikah pada 2003. Saat anak saya berusia 8 bulan, suami kena PHK. Kemudian dia beralasan cari kerja di kampungnya di Sumatra dan meninggalkan saya serta anak, Muhammad Irwansyah, hingga saat ini tanpa kabar. Jadi, anak saya tidak pernah tahu wajah ayahnya," ujar Aisah kepada Media Indonesia, Senin (23/1), di kantor Sekretariat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Karawang.

 

Ketika ia masih larut dalam pahitnya kenyataan, pada 2004 kawannya, Encah, yang kini telah almarhum, mengajak bergabung dengan Pekka. Encah, janda empat anak yang juga ketua sebuah lembaga keuangan mikro, memperkenalkannya dengan Nunung, pendamping lapangan Pekka, agar tak terus terpuruk. "Saya diajak ikut kegitan-kegiatan di Pekka. Setelah saya perhatikan, banyak perempuan hebat yang mengalami kondisi seperti saya, menjadi janda, saya tertarik," papar Aisah.

Enam tahun berkiprah di Pekka, pada 2010 ia dipercaya menjadi Ketua Pekka Karawang oleh anggotanya, para perempuan tumpuan keluarga. "Mungkin karena saat itu saya yang paling berani berbicara di depan umum. Saya mencoba menyampaikan aspirasi teman-teman di tengah para pemangku kebijakan tingkat desa hingga kecamatan," ujar Aisah.

Pupus stigma          
Aisah berupaya membangkitkan gairah kawan-kawannya yang sebagian besar menjadi orangtua tunggal, dengan mendobrak stigma buruk soal janda sekaligus bergerak di tingkat pengambil keputusan. "Keterlibatan saya pertama di Pekka ialah menghadiri acara musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan," terang Aisah. Dalam musrenbang kecamatan tersebut, awalnya ia dilarang masuk oleh petugas administrasi karena tak memiliki undangan.

"Bapak, memangnya ada aturan untuk masuk musrenbang ini harus pakai undangan. Saya ini warga negara dan punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Saya tetap gotot untuk dapat masuk," ceritanya sambil mengingat. "Emangnya ibu mau menyampaikan aspirasi apa," kata Aisah menirukan kalimat petugas administrasi Musrenbang Kecamatan Telagasari saat itu.

 

"Bapak, memangnya ada aturan untuk masuk musrenbang ini harus pakai undangan. Saya ini warga negara dan punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Saya tetap gotot untuk dapat masuk," ceritanya sambil mengingat. "Emangnya ibu mau menyampaikan aspirasi apa," kata Aisah menirukan kalimat petugas administrasi Musrenbang Kecamatan Telagasari saat itu.

"Saya ingin menyampaikan pentingnya perhatian terhadap kesehatan perempuan, terutama pap smear, pemeriksaan kesehatan organ perempuan. Sejauh ini tidak pernah dilakukan, kalau laki-laki mah enak, tidak mau tahu soal kesehatan perempuannya," ujar Aisah. Ia menambahkan, saat dirinya menjelaskan soal pap smear tersebut, secara tak sengaja kata-katanya didengar seorang dokter yang mewakili Dinas Kesehatan Karawang yang juga akan menghadiri musrenbang. "Wah benar itu sangat bagus, Bu. Ya sudah Ibu masuk saja. Nanti tolong sampaikan soal pap smear ini, itu memang sangat penting," kata Aisah menirukan ucapan sang dokter.

Pap smear hingga sidang isbat 
Perdebatan yang berujung tiket masuk itu kemudian menjadi pemacu pelaksanaan pap smear gratis oleh Dinas Kesehatan Karawang dengan sosialisasi di setiap posyandu yang berlangung sampai sekarang. Gebrakan lainnya dari perempuan yang juga tutor pendidikan anak usia dini (PAUD) itu ialah mengadvokasi anggaran sidang isbat bagi 1.500 pasangan nikah siri di Kabupaten Karawang.

"Awalnya saya diminta Pekka pusat membuat film dokumenter mengenai perempuan. Saya menjadi sutradara dan mengajak dua anggota. Kami membuat film Harga Sebuah Surat," tutur Aisah. Berbekal peralatan sederhana dan materi yang dibuat spontan, Aisah menyuguhkan cerita tentang perempuan 50 tahunan yang sudah 69 kali kawin cerai. "Dia melakukan nikah siri tanpa memiliki surat, lalu kami sadar bahwa inilah pentingnya surat nikah," kata Aisah.

Film tersebut kemudian ditayangkan Sekretariat Pekka Nasional di berbagai kegiatan, dan dibuat terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahkan, Aisah secara langsung diminta Mahkamah Agung (MA) melakukan pendataan para perempuan yang hanya melakukan nikah siri tanpa disertai pengesahan negara. "Saya melakukan pendataan di dusun sendiri, terkumpul sekitar 110 perkara. Kemudian dari pihak MA mengaku kaget, ternyata pada 2010 itu masih sangat banyak warga yang belum mempunyai surat nikah," katanya.

Tindak lanjutnya, MA mengirim surat kepada pengadilan agama setempat untuk membantu perhelatan sidang isbat nikah keliling. "Sidang isbat nikah keliling itu didampingi Pekka. Tetapi karena mereka tidak memiliki anggaran yang banyak, hanya sekitar 110 perkara kawin siri yang kemudian disahkan negara," katanya. Pengadilan agama pun mengundang pihak pemerintah daerah. Bupati memang tak hadir, tapi asisten daerah datang pada acara itu. "Tak diduga, pemerintah daerah menyampaikan akan menggelontorkan uang untuk melakukan sidang isbat nikah di seluruh Karawang senilai Rp300 juta atau dengan 1.500 perkara. Akan tetapi, anggaran tersebut tidak dapat diturunkan langsung, tetapi harus dikerjasamakan dengan komunitas sehingga Pekka Karawang dipercaya melakukan pengawalan anggaran sidang isbat itu."

Dipercaya melakukan kegiatan dengan anggaran yang terbilang besar itu Aisah mengaku sempat takut. "Tapi kepala pengadilan agama meminta saya melaksanakan tugas itu. Kata dia, kamu jangan takut, kalau misalnya anggarannya tidak habis, tinggal balikin lagi ke negara," ungkap Aisah. Program legalisasi pasangan nikah siri itu berjalan pada 2010 hingga 2011. Penganggarannya dilakukan Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKBPP) yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Selanjutnya pada tahun ke tahun dianggarkan dinas terkait yang membawahkan kami. Mungkin saat ini tidak terlalu besar, terkadang pengajuan sidang isbat dari masyarakat pun masih menumpuk. Tahun ini saja di kantor saya ada sekitar 700 perkara lagi yang belum terlaksana," kata dia.

Sebaran pemberdayaan   
Berdiri sejak 2002, Pekka Karawang kini telah memiliki 490 anggota yang tergabung dalam 26 kelompok. Mereka tersebar di 15 desa dan 7 kecamatan. "Memperjuangkan hak perempuan ini memang tidak mudah. Terkadang kami harus siap dengan sikap meremehkan karena kami kaum hawa, juga berstatus janda. Tetapi saat ini kami dapat merasakan penghargaan tersebut dapat dicapai dan anggapan masyarakat pun makin baik," tuturnya.

Selain membantu pasangan suami istri yang pernikahannya belum diakui negara, Aisah pun menjadi motor untuk berbagai kegiatan pelatihan bagi para perempuan Karawang, mulai memasak, merias, hingga menjahit. Aisah dan kawan-kawannya berupaya memberi pilihan lain bagi perempuan sekitar mereka agar berdaya bagi diri dan keluarga tersayang.

http://www.mediaindonesia.com/news/read/90245/aisah-aktivis-kita/2017-02-02

FaLang translation system by Faboba
National Secretariat
Jl.Pangkalan Jati V No.3 RT 011/05 Kel.Cipinang Melayu,Kec.Makasar Jakarta Timur Jakarta 13620 Indonesia
Phone: +62 21 860 9325 or 862 8706, Fax: +62 21 862 8706
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.